BEM Unsoed Tolak Mahasiswa Didorong Hadiri Kunker Wapres Gibran
Pencarian
PURWOKERTO | SNN — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) secara tegas menolak tindakan yang dianggap memaksa mahasiswa untuk hadir dalam kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penolakan tersebut mencuat menyusul informasi bahwa pihak Sekretariat Wakil Presiden meminta kehadiran sejumlah mahasiswa dalam rangkaian agenda kunker tersebut.
BEM Unsoed menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan keikutsertaannya dalam kegiatan apa pun, termasuk kunjungan pejabat negara. Setiap bentuk penugasan atau dorongan yang mengharuskan mahasiswa hadir dinilai melanggar hak akademik serta kemerdekaan sipil mahasiswa sebagai warga negara.
Berdasarkan informasi yang beredar, Sekretariat Wakil Presiden dilaporkan meminta keterlibatan sejumlah mahasiswa dalam agenda kunker Wapres Gibran. Permintaan tersebut disampaikan melalui jalur institusi dan memunculkan kekhawatiran terselip unsur keterpaksaan, mengingat mahasiswa kerap dihadapkan pada situasi yang sulit untuk menolak ketika permintaan datang dari pejabat tinggi negara.
BEM menilai praktik semacam itu berpotensi menyalahgunakan mahasiswa sekadar sebagai pelengkap acara, bukan sebagai subjek yang dihargai pendapatnya. Mahasiswa, lanjut BEM, layak dilibatkan sebagai mitra dialog yang setara, bukan dihadirkan atas dasar instruksi administratif.
BEM Unsoed menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang merdeka, bukan sekadar penyedia massa untuk kepentingan agenda tertentu. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kenegaraan, jika memang diinginkan, semestinya bersifat sukarela, transparan, dan didasari kesadaran kritis, bukan keterpaksaan struktural.
Lembaga kemahasiswaan juga mendesak agar setiap kunjungan pejabat ke kampus dijalankan dengan etika dan prinsip akademik yang utuh. Mahasiswa yang hadir harus diberi ruang menyampaikan gagasan secara terbuka, bukan sekadar dijadikan audiens yang diam sehingga menimbulkan kesan dukungan sepihak.
Sikap kritis BEM Unsoed ini menambah deretan suara mahasiswa yang menuntut kedewasaan politik di lingkungan kampus. BEM kembali mengingatkan bahwa posisi mahasiswa sebagai garda terdepan kontrol sosial tidak boleh diperdagangkan demi kepentingan pragmatis sesaat.
Hingga kini, tanggapan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden maupun pihak pimpinan Unsoed terkait penolakan tersebut masih ditunggu. Mahasiswa berharap kejernihan informasi dapat segera hadir agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan kewibawaan negara di lingkungan akademik.(Red)
PURWOKERTO | SNN — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) secara tegas menolak tindakan yang dianggap memaksa mahasiswa untuk hadir dalam kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penolakan tersebut mencuat menyusul informasi bahwa pihak Sekretariat Wakil Presiden meminta kehadiran sejumlah mahasiswa dalam rangkaian agenda kunker tersebut.
BEM Unsoed menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan keikutsertaannya dalam kegiatan apa pun, termasuk kunjungan pejabat negara. Setiap bentuk penugasan atau dorongan yang mengharuskan mahasiswa hadir dinilai melanggar hak akademik serta kemerdekaan sipil mahasiswa sebagai warga negara.
Berdasarkan informasi yang beredar, Sekretariat Wakil Presiden dilaporkan meminta keterlibatan sejumlah mahasiswa dalam agenda kunker Wapres Gibran. Permintaan tersebut disampaikan melalui jalur institusi dan memunculkan kekhawatiran terselip unsur keterpaksaan, mengingat mahasiswa kerap dihadapkan pada situasi yang sulit untuk menolak ketika permintaan datang dari pejabat tinggi negara.
BEM menilai praktik semacam itu berpotensi menyalahgunakan mahasiswa sekadar sebagai pelengkap acara, bukan sebagai subjek yang dihargai pendapatnya. Mahasiswa, lanjut BEM, layak dilibatkan sebagai mitra dialog yang setara, bukan dihadirkan atas dasar instruksi administratif.
BEM Unsoed menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang merdeka, bukan sekadar penyedia massa untuk kepentingan agenda tertentu. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kenegaraan, jika memang diinginkan, semestinya bersifat sukarela, transparan, dan didasari kesadaran kritis, bukan keterpaksaan struktural.
Lembaga kemahasiswaan juga mendesak agar setiap kunjungan pejabat ke kampus dijalankan dengan etika dan prinsip akademik yang utuh. Mahasiswa yang hadir harus diberi ruang menyampaikan gagasan secara terbuka, bukan sekadar dijadikan audiens yang diam sehingga menimbulkan kesan dukungan sepihak.
Sikap kritis BEM Unsoed ini menambah deretan suara mahasiswa yang menuntut kedewasaan politik di lingkungan kampus. BEM kembali mengingatkan bahwa posisi mahasiswa sebagai garda terdepan kontrol sosial tidak boleh diperdagangkan demi kepentingan pragmatis sesaat.
Hingga kini, tanggapan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden maupun pihak pimpinan Unsoed terkait penolakan tersebut masih ditunggu. Mahasiswa berharap kejernihan informasi dapat segera hadir agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan kewibawaan negara di lingkungan akademik.(Red)
