Pencarian
OPINI — Ada anak yang tahun ini akan berjalan sendirian ke gerbang sekolah. Bukan karena ia tidak dicintai, melainkan karena sosok ayahnya telah tiada.
Kenyataan pahit ini tampaknya luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Melalui Surat Edaran Nomor 400.3/296 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Bupati Safaruddin, pemerintah dinilai tidak memikirkan dampak psikologis bagi anak-anak yatim.
Kritik tajam ini disampaikan oleh M. Rizwan, salah seorang mahasiswa asal Abdya. Menurutnya, kebijakan tersebut terlalu fokus pada perayaan keluarga utuh, namun mengabaikan mereka yang kehilangan.
“Saya membaca surat edaran itu berkali-kali. Yang saya temukan hanya seremonial: ajakan kepada para ayah untuk meluangkan waktu, dispensasi jam kerja bagi ASN, hingga imbauan kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Semua bicara soal ayah yang hadir, tapi tidak satu kalimat pun bicara soal ayah yang sudah tiada,” ujar Rizwan.
Di sinilah letak kekeliruan mendasar dari kebijakan tersebut. Menurut Rizwan, program ini seolah lupa bahwa tidak semua keluarga di Abdya memiliki struktur yang utuh.
Ia mengajak masyarakat untuk membayangkan suasana pada Senin, 13 Juli 2026 nanti. Saat gerbang-gerbang sekolah dipadati para ayah yang menggandeng anak mereka dengan bangga sesuai imbauan Bupati, akan ada anak-anak yang berjalan menunduk sendirian.
“Anak itu tidak pernah meminta takdir tersebut terjadi. Namun, program yang niatnya menghadirkan kedekatan emosional justru berpotensi menjadi cermin paling kejam. Program ini mempertegas kehilangannya, tepat di depan mata teman-temannya,” tambahnya.
Rizwan menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membesar-besarkan masalah. Secara psikologis, anak usia sekolah sangat rentan terhadap perbandingan sosial. Ketika seorang anak merasa “berbeda” dan tidak selengkap teman sebayanya, luka tersebut bisa membekas bertahun-tahun, membentuk rasa minder yang terbawa hingga dewasa.
“Pemerintah, lewat surat edaran yang ditembuskan sampai ke Menteri Kependudukan dan Gubernur Aceh, seolah tidak menyadari bahwa kebijakannya sedang berdiri di atas luka anak-anak yang paling rentan,” kritik Rizwan.
Perlu Skema Pendampingan, Bukan Sekadar Seremonial
Rizwan menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap pelaksanaan GAMAS di Abdya jika surat edaran tersebut tidak direvisi. Ia menggarisbawahi bahwa penolakannya bukan didasari pada niat anti-pengasuhan ayah yang pada dasarnya adalah hal baik melainkan pada absennya kepekaan pemerintah terhadap anak yatim.
“Kebijakan sekelas surat edaran bupati semestinya tidak berhenti di level ajakan seremonial. Ia harus memikirkan skema pendampingan. Bisa dari wali, keluarga besar, guru, atau tokoh masyarakat bagi anak-anak yang sudah kehilangan ayah maupun ibu. Tujuannya agar hari pertama sekolah tetap menjadi hari yang mereka sambut dengan bangga, bukan hari yang dilalui dengan menahan tangis sendirian,” paparnya.
Bagi Rizwan, tolak ukur keberhasilan sebuah program bukan sekadar kemeriahan di hari pelaksanaan. “Kalau ada satu anak saja yang pulang membawa kesedihan karena kebijakan ini tidak peka, maka program itu sudah gagal di titik yang paling penting,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia mendesak Bupati Safaruddin untuk segera mengevaluasi dan merevisi teknis pelaksanaan GAMAS. Anak-anak yatim di Abdya adalah kelompok yang tidak boleh dilupakan dan dipinggirkan dalam kebijakan yang mengatasnamakan keluarga.
“Anak-anak yatim itu juga anak-anak kita. Kalau pemerintah masih diam sampai program ini berjalan tanpa revisi, itu artinya pemerintah memilih meriah di permukaan, namun membiarkan luka tersimpan di hati anak-anak yang paling rentan,” tutup Rizwan.[red]
OPINI — Ada anak yang tahun ini akan berjalan sendirian ke gerbang sekolah. Bukan karena ia tidak dicintai, melainkan karena sosok ayahnya telah tiada.
Kenyataan pahit ini tampaknya luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Melalui Surat Edaran Nomor 400.3/296 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Bupati Safaruddin, pemerintah dinilai tidak memikirkan dampak psikologis bagi anak-anak yatim.
Kritik tajam ini disampaikan oleh M. Rizwan, salah seorang mahasiswa asal Abdya. Menurutnya, kebijakan tersebut terlalu fokus pada perayaan keluarga utuh, namun mengabaikan mereka yang kehilangan.
“Saya membaca surat edaran itu berkali-kali. Yang saya temukan hanya seremonial: ajakan kepada para ayah untuk meluangkan waktu, dispensasi jam kerja bagi ASN, hingga imbauan kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Semua bicara soal ayah yang hadir, tapi tidak satu kalimat pun bicara soal ayah yang sudah tiada,” ujar Rizwan.
Di sinilah letak kekeliruan mendasar dari kebijakan tersebut. Menurut Rizwan, program ini seolah lupa bahwa tidak semua keluarga di Abdya memiliki struktur yang utuh.
Ia mengajak masyarakat untuk membayangkan suasana pada Senin, 13 Juli 2026 nanti. Saat gerbang-gerbang sekolah dipadati para ayah yang menggandeng anak mereka dengan bangga sesuai imbauan Bupati, akan ada anak-anak yang berjalan menunduk sendirian.
“Anak itu tidak pernah meminta takdir tersebut terjadi. Namun, program yang niatnya menghadirkan kedekatan emosional justru berpotensi menjadi cermin paling kejam. Program ini mempertegas kehilangannya, tepat di depan mata teman-temannya,” tambahnya.
Rizwan menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membesar-besarkan masalah. Secara psikologis, anak usia sekolah sangat rentan terhadap perbandingan sosial. Ketika seorang anak merasa “berbeda” dan tidak selengkap teman sebayanya, luka tersebut bisa membekas bertahun-tahun, membentuk rasa minder yang terbawa hingga dewasa.
“Pemerintah, lewat surat edaran yang ditembuskan sampai ke Menteri Kependudukan dan Gubernur Aceh, seolah tidak menyadari bahwa kebijakannya sedang berdiri di atas luka anak-anak yang paling rentan,” kritik Rizwan.
Perlu Skema Pendampingan, Bukan Sekadar Seremonial
Rizwan menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap pelaksanaan GAMAS di Abdya jika surat edaran tersebut tidak direvisi. Ia menggarisbawahi bahwa penolakannya bukan didasari pada niat anti-pengasuhan ayah yang pada dasarnya adalah hal baik melainkan pada absennya kepekaan pemerintah terhadap anak yatim.
“Kebijakan sekelas surat edaran bupati semestinya tidak berhenti di level ajakan seremonial. Ia harus memikirkan skema pendampingan. Bisa dari wali, keluarga besar, guru, atau tokoh masyarakat bagi anak-anak yang sudah kehilangan ayah maupun ibu. Tujuannya agar hari pertama sekolah tetap menjadi hari yang mereka sambut dengan bangga, bukan hari yang dilalui dengan menahan tangis sendirian,” paparnya.
Bagi Rizwan, tolak ukur keberhasilan sebuah program bukan sekadar kemeriahan di hari pelaksanaan. “Kalau ada satu anak saja yang pulang membawa kesedihan karena kebijakan ini tidak peka, maka program itu sudah gagal di titik yang paling penting,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia mendesak Bupati Safaruddin untuk segera mengevaluasi dan merevisi teknis pelaksanaan GAMAS. Anak-anak yatim di Abdya adalah kelompok yang tidak boleh dilupakan dan dipinggirkan dalam kebijakan yang mengatasnamakan keluarga.
“Anak-anak yatim itu juga anak-anak kita. Kalau pemerintah masih diam sampai program ini berjalan tanpa revisi, itu artinya pemerintah memilih meriah di permukaan, namun membiarkan luka tersimpan di hati anak-anak yang paling rentan,” tutup Rizwan.[red]
