Pencarian
BANDA ACEH | sarannews.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Aceh masa bakti 2025–2030.
Prosesi pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, dalam sebuah upacara khidmat di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (14/7/2026).
Selain mengukuhkan M. Nasir, momentum tersebut juga menjadi ajang pelantikan bagi seluruh jajaran pengurus KORPRI tingkat Provinsi Aceh, serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI tingkat kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam pidato perdananya usai dilantik, M. Nasir menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi yang sangat strategis. Organisasi ini menjadi rumah besar tempat berhimpunnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi motor penggerak utama jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif. Kita harus mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang dan semakin dinamis,” tegas Nasir di hadapan para pengurus.
Menurutnya, Pemerintah Aceh sangat meyakini bahwa kualitas sebuah birokrasi berbanding lurus dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. Karena itu, ASN dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan kompetensi, menjaga marwah integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Lebih jauh, Nasir mengingatkan agar seluruh semangat profesionalisme tersebut tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang telah menjadi identitas kuat masyarakat Aceh.
“Tujuan hakiki KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN enggan mengembangkan kapasitas diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal, masih banyak lompatan besar yang bisa kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan komitmen,” tambahnya.
Empat Program Utama KORPRI Nasional
Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, dalam arahannya mengingatkan kembali bahwa ASN merupakan salah satu pilar utama penopang penyelenggaraan pemerintahan, berdampingan dengan instansi pertahanan dan keamanan.
“Ada tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, para pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah terdepan penyelenggara negara,” papar Prof. Zudan.
Ia juga menyoroti peran sentral ASN sebagai eksekutor anggaran negara. “Sebagian besar anggaran negara itu dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dan harus dioptimalkan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pesannya.
Pada kesempatan strategis itu, Prof. Zudan turut memaparkan empat program utama yang menjadi fokus haluan KORPRI ke depan, yaitu:
“Seluruh program besar kita tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan luhur, yakni membangun dan menghadirkan kualitas layanan publik yang prima bagi masyarakat,” tutup Prof. Zudan. [red]
BANDA ACEH | sarannews.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Aceh masa bakti 2025–2030.
Prosesi pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, dalam sebuah upacara khidmat di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (14/7/2026).
Selain mengukuhkan M. Nasir, momentum tersebut juga menjadi ajang pelantikan bagi seluruh jajaran pengurus KORPRI tingkat Provinsi Aceh, serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI tingkat kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam pidato perdananya usai dilantik, M. Nasir menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi yang sangat strategis. Organisasi ini menjadi rumah besar tempat berhimpunnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi motor penggerak utama jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif. Kita harus mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang dan semakin dinamis,” tegas Nasir di hadapan para pengurus.
Menurutnya, Pemerintah Aceh sangat meyakini bahwa kualitas sebuah birokrasi berbanding lurus dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. Karena itu, ASN dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan kompetensi, menjaga marwah integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Lebih jauh, Nasir mengingatkan agar seluruh semangat profesionalisme tersebut tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang telah menjadi identitas kuat masyarakat Aceh.
“Tujuan hakiki KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN enggan mengembangkan kapasitas diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal, masih banyak lompatan besar yang bisa kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan komitmen,” tambahnya.
Empat Program Utama KORPRI Nasional
Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, dalam arahannya mengingatkan kembali bahwa ASN merupakan salah satu pilar utama penopang penyelenggaraan pemerintahan, berdampingan dengan instansi pertahanan dan keamanan.
“Ada tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, para pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah terdepan penyelenggara negara,” papar Prof. Zudan.
Ia juga menyoroti peran sentral ASN sebagai eksekutor anggaran negara. “Sebagian besar anggaran negara itu dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dan harus dioptimalkan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pesannya.
Pada kesempatan strategis itu, Prof. Zudan turut memaparkan empat program utama yang menjadi fokus haluan KORPRI ke depan, yaitu:
“Seluruh program besar kita tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan luhur, yakni membangun dan menghadirkan kualitas layanan publik yang prima bagi masyarakat,” tutup Prof. Zudan. [red]
