Pencarian
BANDA ACEH | SNN — Angin segar akhirnya berembus di tengah dinamika pergerakan otonomi daerah pesisir Samudera Hindia. Ketegangan faksionalisme antara poros Meulaboh dan poros Banda Aceh perlahan mencair setelah kedua poros komite saling melontarkan sinyal persatuan.
Menanggapi pernyataan akomodatif dari Ketua Umum KP3 ABAS terpilih, Kamarudin, yang menyatakan keterbukaannya terhadap “kekuatan baru”, Tokoh BARSELA, Mayjen TNI (Purn) Teuku Abdul Hafil Fuddin, memberikan respons balik yang sangat elegan dan konstruktif.
Secara eksklusif kepada sarannews.net, Hafil Fuddin menyatakan apresiasi tertingginya atas kedewasaan berpolitik yang ditunjukkan oleh kepemimpinan baru KP3 ABAS di Meulaboh.
“Pertama-tama, saya menyambut baik dan mengapresiasi pernyataan Bapak Kamarudin. Pernyataan tersebut menunjukkan kedewasaan berpikir dan komitmen bersama. Yang paling utama bukanlah organisasi mana yang tampil di depan, melainkan bagaimana cita-cita masyarakat pesisir Barat-Selatan Aceh untuk percepatan pembangunan dapat terwujud,” ungkap Hafil.
Siap Leburkan Ego Melalui Sekretariat Bersama (Sekber)
Menjawab tantangan publik dan tawaran pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang digagas sarannews.net demi menghindari kebuntuan administratif, Hafil Fuddin menegaskan bahwa pintu kubu BARSELA terbuka lebar untuk meleburkan kekuatan.
“Pada prinsipnya, BARSELA tidak pernah memandang perjuangan ini sebagai arena kompetisi. Apabila terdapat ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi yang lebih kuat melalui forum bersama atau Sekretariat Bersama, tentu kami sangat terbuka. Yang perlu kita bangun adalah kesamaan visi, kesamaan data, dan kesamaan strategi. Perjuangan tidak boleh terjebak pada ego organisasi, dan untuk diketahui juga bahwa hingga saat ini tidak ada BP3 BARSELA, yang ada TIM Kajian untuk menentukan kelayakan Pantai Barat Selatan apakah layak jadi Provinsi” tegasnya.
“Hibahkan” Kajian Akademis untuk Disatukan
Terkait perdebatan mengenai Naskah Akademik di mana KP3 ABAS masih bersandar pada mandat dan dokumen tahun 2003 Hafil sangat menghormati sejarah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika regulasi dan kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan adanya pembaruan objektif.
Menepis anggapan bahwa kajian BARSELA bersifat eksklusif, Hafil justru menyatakan kesiapannya untuk menyatukan dokumen tersebut dengan akar historis ABAS.
“BARSELA tidak pernah menganggap kajian akademik sebagai milik kelompok tertentu. Apabila diperlukan untuk memperkuat posisi bersama, tentu kami siap berbagi, menyatukan, dan menyempurnakan seluruh dokumen yang ada. Historisitas perjuangan ABAS dan pembaruan kajian BARSELA justru dapat menjadi kekuatan besar apabila disinergikan,” paparnya.
Bukan Melawan, Tapi Meyakinkan Provinsi Induk
Lebih jauh, Hafil Fuddin menanggapi skeptisisme publik mengenai sulitnya menembus “kunci ganda” persetujuan dari Gubernur dan DPRA yang saat ini dikuasai penuh oleh Partai Aceh. Berbeda dengan narasi konfrontatif yang sering muncul, Hafil memilih pendekatan diplomasi yang merangkul.
“Kami memandang Pemerintah Aceh dan DPRA bukan sebagai pihak yang harus ‘dilawan’, melainkan mitra strategis yang harus diyakinkan melalui pendekatan yang objektif, rasional, dan konstitusional,” tutur tokoh dengan latar belakang militer strategis ini.
Menurutnya, pemekaran bukanlah upaya memisahkan diri, melainkan bagian dari desain memperkuat Aceh secara keseluruhan dengan mendekatkan pelayanan. Strateginya adalah membangun konsensus bottom-up (dari bawah ke atas) yang berbasis pada kekuatan data dan kepentingan rakyat.
“Kami percaya bahwa apabila argumentasi yang dibangun berbasis data, kajian ilmiah, dan bukan kepentingan politik sesaat, maka ruang dialog dengan Pemerintah Aceh dan DPRA akan selalu terbuka,” yakin Hafil.
Masa Depan di Tangan Konsensus Bersama
Di akhir wawancaranya, Hafil Fuddin menitipkan pesan persatuan yang sangat mendalam bagi seluruh inisiator pemekaran.
“Pada akhirnya, yang harus kita menangkan bukanlah BARSELA atau ABAS, tetapi masa depan masyarakat. Jika seluruh elemen mampu bersatu, saling menghormati sejarah perjuangan, dan fokus pada tujuan besar, maka peluang mewujudkan DOB akan jauh lebih kuat daripada berjalan sendiri-sendiri.”
Pernyataan dari kedua tokoh sentral, Kamarudin di Meulaboh dan Hafil Fuddin di Banda Aceh kini telah mematahkan tembok ego sektoral. Publik barat-selatan kini menanti wujud nyata dari sinyal damai ini: Kapan para elite dari kedua poros akan benar-benar duduk dalam satu meja bundar, menyatukan dokumen, dan mengetuk pintu Meuligoe Gubernur secara bersama-sama?.[red]
BANDA ACEH | SNN — Angin segar akhirnya berembus di tengah dinamika pergerakan otonomi daerah pesisir Samudera Hindia. Ketegangan faksionalisme antara poros Meulaboh dan poros Banda Aceh perlahan mencair setelah kedua poros komite saling melontarkan sinyal persatuan.
Menanggapi pernyataan akomodatif dari Ketua Umum KP3 ABAS terpilih, Kamarudin, yang menyatakan keterbukaannya terhadap “kekuatan baru”, Tokoh BARSELA, Mayjen TNI (Purn) Teuku Abdul Hafil Fuddin, memberikan respons balik yang sangat elegan dan konstruktif.
Secara eksklusif kepada sarannews.net, Hafil Fuddin menyatakan apresiasi tertingginya atas kedewasaan berpolitik yang ditunjukkan oleh kepemimpinan baru KP3 ABAS di Meulaboh.
“Pertama-tama, saya menyambut baik dan mengapresiasi pernyataan Bapak Kamarudin. Pernyataan tersebut menunjukkan kedewasaan berpikir dan komitmen bersama. Yang paling utama bukanlah organisasi mana yang tampil di depan, melainkan bagaimana cita-cita masyarakat pesisir Barat-Selatan Aceh untuk percepatan pembangunan dapat terwujud,” ungkap Hafil.
Siap Leburkan Ego Melalui Sekretariat Bersama (Sekber)
Menjawab tantangan publik dan tawaran pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang digagas sarannews.net demi menghindari kebuntuan administratif, Hafil Fuddin menegaskan bahwa pintu kubu BARSELA terbuka lebar untuk meleburkan kekuatan.
“Pada prinsipnya, BARSELA tidak pernah memandang perjuangan ini sebagai arena kompetisi. Apabila terdapat ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi yang lebih kuat melalui forum bersama atau Sekretariat Bersama, tentu kami sangat terbuka. Yang perlu kita bangun adalah kesamaan visi, kesamaan data, dan kesamaan strategi. Perjuangan tidak boleh terjebak pada ego organisasi, dan untuk diketahui juga bahwa hingga saat ini tidak ada BP3 BARSELA, yang ada TIM Kajian untuk menentukan kelayakan Pantai Barat Selatan apakah layak jadi Provinsi” tegasnya.
“Hibahkan” Kajian Akademis untuk Disatukan
Terkait perdebatan mengenai Naskah Akademik di mana KP3 ABAS masih bersandar pada mandat dan dokumen tahun 2003 Hafil sangat menghormati sejarah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika regulasi dan kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan adanya pembaruan objektif.
Menepis anggapan bahwa kajian BARSELA bersifat eksklusif, Hafil justru menyatakan kesiapannya untuk menyatukan dokumen tersebut dengan akar historis ABAS.
“BARSELA tidak pernah menganggap kajian akademik sebagai milik kelompok tertentu. Apabila diperlukan untuk memperkuat posisi bersama, tentu kami siap berbagi, menyatukan, dan menyempurnakan seluruh dokumen yang ada. Historisitas perjuangan ABAS dan pembaruan kajian BARSELA justru dapat menjadi kekuatan besar apabila disinergikan,” paparnya.
Bukan Melawan, Tapi Meyakinkan Provinsi Induk
Lebih jauh, Hafil Fuddin menanggapi skeptisisme publik mengenai sulitnya menembus “kunci ganda” persetujuan dari Gubernur dan DPRA yang saat ini dikuasai penuh oleh Partai Aceh. Berbeda dengan narasi konfrontatif yang sering muncul, Hafil memilih pendekatan diplomasi yang merangkul.
“Kami memandang Pemerintah Aceh dan DPRA bukan sebagai pihak yang harus ‘dilawan’, melainkan mitra strategis yang harus diyakinkan melalui pendekatan yang objektif, rasional, dan konstitusional,” tutur tokoh dengan latar belakang militer strategis ini.
Menurutnya, pemekaran bukanlah upaya memisahkan diri, melainkan bagian dari desain memperkuat Aceh secara keseluruhan dengan mendekatkan pelayanan. Strateginya adalah membangun konsensus bottom-up (dari bawah ke atas) yang berbasis pada kekuatan data dan kepentingan rakyat.
“Kami percaya bahwa apabila argumentasi yang dibangun berbasis data, kajian ilmiah, dan bukan kepentingan politik sesaat, maka ruang dialog dengan Pemerintah Aceh dan DPRA akan selalu terbuka,” yakin Hafil.
Masa Depan di Tangan Konsensus Bersama
Di akhir wawancaranya, Hafil Fuddin menitipkan pesan persatuan yang sangat mendalam bagi seluruh inisiator pemekaran.
“Pada akhirnya, yang harus kita menangkan bukanlah BARSELA atau ABAS, tetapi masa depan masyarakat. Jika seluruh elemen mampu bersatu, saling menghormati sejarah perjuangan, dan fokus pada tujuan besar, maka peluang mewujudkan DOB akan jauh lebih kuat daripada berjalan sendiri-sendiri.”
Pernyataan dari kedua tokoh sentral, Kamarudin di Meulaboh dan Hafil Fuddin di Banda Aceh kini telah mematahkan tembok ego sektoral. Publik barat-selatan kini menanti wujud nyata dari sinyal damai ini: Kapan para elite dari kedua poros akan benar-benar duduk dalam satu meja bundar, menyatukan dokumen, dan mengetuk pintu Meuligoe Gubernur secara bersama-sama?.[red]
