Pencarian
BANDA ACEH | SNN – Pemerintah Aceh menaruh perhatian serius terhadap masa depan pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Keseriusan ini diwujudkan melalui surat resmi yang dilayangkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan perihal pengiriman surat strategis tersebut.
“Gubernur Mualem mengusulkan opsi yang terbaik untuk negara ini, khususnya bagi masa depan ekonomi Aceh. Saat ini kita sedang menunggu respons dari Pemerintah Pusat,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo WK South Andaman, telah resmi diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026 lalu.
Nurlis menjelaskan, langkah Mualem menyurati Presiden Prabowo merupakan respons cepat atas kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Menteri ESDM melalui surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 9 Maret 2026, telah menyetujui PoD I pengolahan gas mentah Blok Andaman dilakukan di laut menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO).
Menyikapi kebijakan pusat tersebut, Mualem langsung menginstruksikan timnya untuk mengkaji ulang kelayakan PoD I tersebut. Pada Kamis (25/6/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, menggelar rapat khusus yang mempertemukan unsur pemerintah, pakar migas, akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait.
“Dari hasil kajian komprehensif dalam rapat itulah yang kemudian dirumuskan menjadi inti surat Gubernur kepada Presiden,” jelas Nurlis.
Empat Poin Tuntutan Aceh
Nurlis membeberkan, terdapat empat poin krusial dalam surat Gubernur Mualem kepada Presiden Prabowo:
Potensi Raksasa Blok Andaman
Sebagai informasi, kawasan Andaman menyimpan potensi migas raksasa yang terbagi dalam enam blok utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Khusus Lapangan Gas Tangkulo, produksinya diproyeksikan mencapai 300 MMSCFD gas. Dari jumlah itu, sekitar 160 MMSCFD telah terikat komitmen penjualan (Gas Sale Agreement/GSA) dengan PLN. Sisa gas yang belum terserap diyakini akan membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir di Aceh jika diolah di darat.
Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan memproduksi sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk turunan ini berpotensi besar untuk diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang merupakan bahan baku utama industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak.
“Kondensat ini akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery) baru. Dampak ekonomi (multiplier effect) yang sesungguhnya baru akan dirasakan masyarakat Aceh ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi di KEK Arun,” pungkas Nurlis. [red]
BANDA ACEH | SNN – Pemerintah Aceh menaruh perhatian serius terhadap masa depan pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Keseriusan ini diwujudkan melalui surat resmi yang dilayangkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan perihal pengiriman surat strategis tersebut.
“Gubernur Mualem mengusulkan opsi yang terbaik untuk negara ini, khususnya bagi masa depan ekonomi Aceh. Saat ini kita sedang menunggu respons dari Pemerintah Pusat,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo WK South Andaman, telah resmi diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026 lalu.
Nurlis menjelaskan, langkah Mualem menyurati Presiden Prabowo merupakan respons cepat atas kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Menteri ESDM melalui surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 9 Maret 2026, telah menyetujui PoD I pengolahan gas mentah Blok Andaman dilakukan di laut menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO).
Menyikapi kebijakan pusat tersebut, Mualem langsung menginstruksikan timnya untuk mengkaji ulang kelayakan PoD I tersebut. Pada Kamis (25/6/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, menggelar rapat khusus yang mempertemukan unsur pemerintah, pakar migas, akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait.
“Dari hasil kajian komprehensif dalam rapat itulah yang kemudian dirumuskan menjadi inti surat Gubernur kepada Presiden,” jelas Nurlis.
Empat Poin Tuntutan Aceh
Nurlis membeberkan, terdapat empat poin krusial dalam surat Gubernur Mualem kepada Presiden Prabowo:
Potensi Raksasa Blok Andaman
Sebagai informasi, kawasan Andaman menyimpan potensi migas raksasa yang terbagi dalam enam blok utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Khusus Lapangan Gas Tangkulo, produksinya diproyeksikan mencapai 300 MMSCFD gas. Dari jumlah itu, sekitar 160 MMSCFD telah terikat komitmen penjualan (Gas Sale Agreement/GSA) dengan PLN. Sisa gas yang belum terserap diyakini akan membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir di Aceh jika diolah di darat.
Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan memproduksi sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk turunan ini berpotensi besar untuk diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang merupakan bahan baku utama industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak.
“Kondensat ini akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery) baru. Dampak ekonomi (multiplier effect) yang sesungguhnya baru akan dirasakan masyarakat Aceh ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi di KEK Arun,” pungkas Nurlis. [red]
