72 Gepeng dan Anak Punk Diamankan di Banda Aceh, Bukan Sekadar Penertiban
Pencarian
BANDA ACEH | SNN — Gelandangan dan pengemis (gepeng), anak punk, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi kelompok yang paling sering ditemukan mengisi ruang publik Kota Banda Aceh. Selama periode Januari hingga Mei 2026, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh telah mengamankan 72 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui patroli rutin dan operasi penertiban di sejumlah titik keramaian kota.
Kepala Satpol PP-WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan PMKS yang terjaring berasal dari berbagai kategori, mulai dari gepeng, ODGJ, anak punk, badut jalanan, hingga pelajar yang ditemukan berada di lokasi publik.
“PMKS yang diamankan terdiri dari gelandangan dan pengemis, ODGJ, badut jalanan, gelandangan, anak punk hingga pelajar,” kata Rizal, Sabtu (20/6/2026).
Rizal menjelaskan, setiap PMKS yang diamankan tidak langsung dipulangkan, tetapi terlebih dahulu menjalani proses pendataan dan identifikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas, asal daerah, serta faktor yang melatarbelakangi mereka berada di jalanan.
Data hasil pendataan kemudian menjadi dasar bagi instansi terkait dalam menentukan pola penanganan, baik berupa pembinaan sosial, rehabilitasi, maupun pendampingan sesuai kondisi masing-masing individu.
Ia menilai penanganan PMKS tidak dapat diselesaikan hanya melalui operasi penertiban. Sebagian kelompok yang terjaring membutuhkan penanganan sosial yang lebih komprehensif karena berkaitan dengan persoalan ekonomi, keluarga, hingga kesehatan mental.
Keberadaan kelompok PMKS di persimpangan jalan, kawasan pasar, pusat perdagangan, dan ruang publik lainnya menunjukkan persoalan sosial perkotaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, yang setiap tahun menerima kunjungan wisatawan dan delegasi dari berbagai daerah, tentu ingin menampilkan wajah kota yang tertib dan nyaman.
Namun di balik angka 72 PMKS yang diamankan, ada cerita yang lebih dalam. Ada keluarga yang ekonominya hancur, ada anak yang putus sekolah dan memilih jalanan sebagai rumah, ada ODGJ yang terlupakan oleh sistem kesehatan mental yang belum memadai. Mengamankan mereka dari jalanan adalah langkah awal, tetapi bukan solusi akhir.
Satpol PP-WH Banda Aceh terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai kebutuhan masing-masing PMKS. Patroli dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah bertambahnya aktivitas PMKS di ruang publik.
Pertanyaannya: apakah koordinasi ini benar-benar menuntaskan akar masalah, atau sekadar memindahkan PMKS dari satu sudut ke sudut lain? Angka 72 dalam lima bulan bukan angka kecil. Jika tren ini berlanjut, dibutuhkan pendekatan yang lebih radikal, bukan sekadar patroli rutin.
Kota yang beradab bukan kota yang bebas dari orang miskin dan terlupakan, melainkan kota yang tahu bagaimana merawat mereka. (Red)
Sumber: Masakini.co
BANDA ACEH | SNN — Gelandangan dan pengemis (gepeng), anak punk, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi kelompok yang paling sering ditemukan mengisi ruang publik Kota Banda Aceh. Selama periode Januari hingga Mei 2026, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh telah mengamankan 72 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui patroli rutin dan operasi penertiban di sejumlah titik keramaian kota.
Kepala Satpol PP-WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan PMKS yang terjaring berasal dari berbagai kategori, mulai dari gepeng, ODGJ, anak punk, badut jalanan, hingga pelajar yang ditemukan berada di lokasi publik.
“PMKS yang diamankan terdiri dari gelandangan dan pengemis, ODGJ, badut jalanan, gelandangan, anak punk hingga pelajar,” kata Rizal, Sabtu (20/6/2026).
Rizal menjelaskan, setiap PMKS yang diamankan tidak langsung dipulangkan, tetapi terlebih dahulu menjalani proses pendataan dan identifikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas, asal daerah, serta faktor yang melatarbelakangi mereka berada di jalanan.
Data hasil pendataan kemudian menjadi dasar bagi instansi terkait dalam menentukan pola penanganan, baik berupa pembinaan sosial, rehabilitasi, maupun pendampingan sesuai kondisi masing-masing individu.
Ia menilai penanganan PMKS tidak dapat diselesaikan hanya melalui operasi penertiban. Sebagian kelompok yang terjaring membutuhkan penanganan sosial yang lebih komprehensif karena berkaitan dengan persoalan ekonomi, keluarga, hingga kesehatan mental.
Keberadaan kelompok PMKS di persimpangan jalan, kawasan pasar, pusat perdagangan, dan ruang publik lainnya menunjukkan persoalan sosial perkotaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, yang setiap tahun menerima kunjungan wisatawan dan delegasi dari berbagai daerah, tentu ingin menampilkan wajah kota yang tertib dan nyaman.
Namun di balik angka 72 PMKS yang diamankan, ada cerita yang lebih dalam. Ada keluarga yang ekonominya hancur, ada anak yang putus sekolah dan memilih jalanan sebagai rumah, ada ODGJ yang terlupakan oleh sistem kesehatan mental yang belum memadai. Mengamankan mereka dari jalanan adalah langkah awal, tetapi bukan solusi akhir.
Satpol PP-WH Banda Aceh terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai kebutuhan masing-masing PMKS. Patroli dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah bertambahnya aktivitas PMKS di ruang publik.
Pertanyaannya: apakah koordinasi ini benar-benar menuntaskan akar masalah, atau sekadar memindahkan PMKS dari satu sudut ke sudut lain? Angka 72 dalam lima bulan bukan angka kecil. Jika tren ini berlanjut, dibutuhkan pendekatan yang lebih radikal, bukan sekadar patroli rutin.
Kota yang beradab bukan kota yang bebas dari orang miskin dan terlupakan, melainkan kota yang tahu bagaimana merawat mereka. (Red)
Sumber: Masakini.co
