Pencarian
Baru-baru ini, publik disuguhi narasi besar tentang transformasi lembaga pendidikan dayah di Aceh. Pertemuan strategis antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Gubernur Aceh menghasilkan komitmen yang terdengar menjanjikan: Dayah akan didorong menjadi motor penggerak ekonomi umat demi menyambut berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027. Gaung kemandirian ini bahkan berujung pada penganugerahan penghargaan prestisius bagi sang Kepala Dinas sebagai tokoh penggerak kemandirian ekonomi dayah.
Namun, ketika kita meletakkan retorika politik tersebut di atas meja bedah transparansi anggaran, realitasnya jauh panggang dari api. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 justru menelanjangi sebuah ironi: visi kemandirian ekonomi dayah rupanya belum menjadi denyut nadi perencanaan, melainkan hanya sekadar “pemanis” di ujung bibir.
Ketimpangan Ekstrem: 0,35% vs Proyek Beton Mari kita bicara angka. Dari total Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2026 yang menembus angka fantastis Rp 388.446.695.085 (Rp 388,44 Miliar), pos untuk Sub Kegiatan “Pemberdayaan dan Pendidikan Santri” dialokasikan sangat tragis, yakni hanya Rp 1.370.000.000 (Rp 1,37 Miliar).
Artinya, program yang bersinggungan langsung dengan upaya memberdayakan kapasitas, kreativitas, dan kemandirian santri hanya mendapat porsi 0,35% dari total kue anggaran.
Lalu, ke mana sisa ratusan miliar rupiah tersebut mengalir? Jawabannya klasik: proyek fisik dan rutinitas pengadaan barang konsumtif. Lebih dari Rp 340 Miliar (sekitar 87%) tersedot untuk tiga hal utama: Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah seperti asrama, ruang kelas, dan pagar (Rp 250,3 Miliar), Pengadaan Kitab (Rp 73,1 Miliar), dan Pembangunan Tempat Ibadah Dayah (Rp 17,2 Miliar).
Paradigma pembangunan tampaknya masih terperangkap dalam mentalitas “proyek beton”. Bangunan fisik memang mudah dilihat dan diresmikan, namun tanpa ekosistem pemberdayaan ekonomi di dalamnya, bangunan megah tidak akan mampu menghidupi dayah saat keran Dana Otsus benar-benar tertutup nanti.
Pelatihan Tanpa Alat, Vokasi yang Setengah Hati Pemerintah memang menyisipkan program yang terkesan modern, seperti “Pelatihan Content Creator bagi Santri Dayah”. Namun, jika dibedah, anggarannya murni habis untuk biaya operasional seremonial pelatihan: belanja akomodasi full board menyedot Rp 145 juta, uang saku peserta Rp 25,8 juta, dan honor narasumber Rp 14,4 juta.
Tidak ditemukan satu pun alokasi belanja modal untuk perangkat digital (seperti PC editing atau kamera) yang diserahkan ke dayah pasca-pelatihan. Mengajari santri menjadi content creator tanpa membekali infrastruktur penunjangnya sama dengan menyuruh mereka berperang tanpa senjata.
Hal serupa terlihat pada pengadaan alat vokasional. Anggaran “Pengadaan Peralatan Pangkas” sebesar Rp 742,5 juta (bersumber dari Dana Otsus) adalah satu dari segelintir inisiatif nyata. Namun, di level provinsi, skala ini sangat minimalis. Tidak ada dukungan modal pendirian Koperasi Dayah, tidak ada investasi agribisnis atau industri skala kecil yang seharusnya menjadi tulang punggung kemandirian dayah di masa depan.
Tuntutan Pembuktian Rakyat Aceh, khususnya kalangan dayah, berhak mendapatkan lebih dari sekadar seremoni dan penghargaan di atas kertas. Jika pemerintah serius menjadikan dayah sebagai kekuatan sosial-ekonomi baru yang mandiri, hal itu harus tercermin mutlak dalam Rencana Umum Pengadaan dan dokumen APBA.
Kemandirian ekonomi tidak bisa dibangun hanya dengan 0,35% anggaran. Sudah saatnya eksekutif dan legislatif merevisi prioritas: kurangi porsi proyek beton yang rawan mark-up, dan lipat gandakan investasi pada pembangunan modal manusia dan inkubator bisnis dayah.
Sebab, jika pola usang ini terus dipertahankan hingga 2027, kemandirian dayah selamanya hanya akan menjadi ilusi yang indah di koran, namun pahit di kenyataan.[red]
Baru-baru ini, publik disuguhi narasi besar tentang transformasi lembaga pendidikan dayah di Aceh. Pertemuan strategis antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Gubernur Aceh menghasilkan komitmen yang terdengar menjanjikan: Dayah akan didorong menjadi motor penggerak ekonomi umat demi menyambut berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027. Gaung kemandirian ini bahkan berujung pada penganugerahan penghargaan prestisius bagi sang Kepala Dinas sebagai tokoh penggerak kemandirian ekonomi dayah.
Namun, ketika kita meletakkan retorika politik tersebut di atas meja bedah transparansi anggaran, realitasnya jauh panggang dari api. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 justru menelanjangi sebuah ironi: visi kemandirian ekonomi dayah rupanya belum menjadi denyut nadi perencanaan, melainkan hanya sekadar “pemanis” di ujung bibir.
Ketimpangan Ekstrem: 0,35% vs Proyek Beton Mari kita bicara angka. Dari total Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2026 yang menembus angka fantastis Rp 388.446.695.085 (Rp 388,44 Miliar), pos untuk Sub Kegiatan “Pemberdayaan dan Pendidikan Santri” dialokasikan sangat tragis, yakni hanya Rp 1.370.000.000 (Rp 1,37 Miliar).
Artinya, program yang bersinggungan langsung dengan upaya memberdayakan kapasitas, kreativitas, dan kemandirian santri hanya mendapat porsi 0,35% dari total kue anggaran.
Lalu, ke mana sisa ratusan miliar rupiah tersebut mengalir? Jawabannya klasik: proyek fisik dan rutinitas pengadaan barang konsumtif. Lebih dari Rp 340 Miliar (sekitar 87%) tersedot untuk tiga hal utama: Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah seperti asrama, ruang kelas, dan pagar (Rp 250,3 Miliar), Pengadaan Kitab (Rp 73,1 Miliar), dan Pembangunan Tempat Ibadah Dayah (Rp 17,2 Miliar).
Paradigma pembangunan tampaknya masih terperangkap dalam mentalitas “proyek beton”. Bangunan fisik memang mudah dilihat dan diresmikan, namun tanpa ekosistem pemberdayaan ekonomi di dalamnya, bangunan megah tidak akan mampu menghidupi dayah saat keran Dana Otsus benar-benar tertutup nanti.
Pelatihan Tanpa Alat, Vokasi yang Setengah Hati Pemerintah memang menyisipkan program yang terkesan modern, seperti “Pelatihan Content Creator bagi Santri Dayah”. Namun, jika dibedah, anggarannya murni habis untuk biaya operasional seremonial pelatihan: belanja akomodasi full board menyedot Rp 145 juta, uang saku peserta Rp 25,8 juta, dan honor narasumber Rp 14,4 juta.
Tidak ditemukan satu pun alokasi belanja modal untuk perangkat digital (seperti PC editing atau kamera) yang diserahkan ke dayah pasca-pelatihan. Mengajari santri menjadi content creator tanpa membekali infrastruktur penunjangnya sama dengan menyuruh mereka berperang tanpa senjata.
Hal serupa terlihat pada pengadaan alat vokasional. Anggaran “Pengadaan Peralatan Pangkas” sebesar Rp 742,5 juta (bersumber dari Dana Otsus) adalah satu dari segelintir inisiatif nyata. Namun, di level provinsi, skala ini sangat minimalis. Tidak ada dukungan modal pendirian Koperasi Dayah, tidak ada investasi agribisnis atau industri skala kecil yang seharusnya menjadi tulang punggung kemandirian dayah di masa depan.
Tuntutan Pembuktian Rakyat Aceh, khususnya kalangan dayah, berhak mendapatkan lebih dari sekadar seremoni dan penghargaan di atas kertas. Jika pemerintah serius menjadikan dayah sebagai kekuatan sosial-ekonomi baru yang mandiri, hal itu harus tercermin mutlak dalam Rencana Umum Pengadaan dan dokumen APBA.
Kemandirian ekonomi tidak bisa dibangun hanya dengan 0,35% anggaran. Sudah saatnya eksekutif dan legislatif merevisi prioritas: kurangi porsi proyek beton yang rawan mark-up, dan lipat gandakan investasi pada pembangunan modal manusia dan inkubator bisnis dayah.
Sebab, jika pola usang ini terus dipertahankan hingga 2027, kemandirian dayah selamanya hanya akan menjadi ilusi yang indah di koran, namun pahit di kenyataan.[red]
