Pencarian
BLANGPIDIE | SNN – Kritik yang disampaikan mahasiswa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2026 terus berlanjut. Kali ini, mahasiswa Abdya, M. Rizwan, menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk pengawasan moral, bukan serangan pribadi terhadap Bupati Safaruddin.
Rizwan, mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry, mengungkapkan bahwa belakangan ini respons yang muncul dari lingkaran pemerintah daerah terhadap kritik anggaran cenderung defensif. Padahal, menurutnya, kritik adalah bagian wajar dalam demokrasi lokal.
“Kritik anggaran ini bukan upaya menjatuhkan sosok Bupati, melainkan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai generasi muda terhadap tanah kelahiran sendiri,” ujar M. Rizwan, Kamis (2/7/2026).
Rizwan menjelaskan, poin utama dari sorotan mahasiswa adalah efisiensi belanja daerah. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, publik berhak mempertanyakan mengapa belanja operasional pimpinan, perjalanan dinas, hingga proyek fisik di kompleks pendopo masih menjadi sorotan utama dibandingkan program yang menyentuh masyarakat luas.
“Persoalannya sederhana: apakah belanja daerah sudah mencerminkan kebutuhan rakyat? Jika memang slogan ‘Arah Baru Abdya Maju’ itu nyata, semestinya paling terlihat pada pos-pos anggaran yang langsung menyentuh masyarakat, bukan pada belanja seremonial pimpinan,” tegasnya.
Mahasiswa semester empat ini menambahkan, cara paling elegan bagi pemerintah daerah untuk menanggapi kritik bukanlah dengan bersikap defensif atau tersinggung, melainkan dengan transparansi. Ia mendesak pemerintah untuk membuka rincian realisasi APBK ke publik secara berkala.
“Data yang terbuka akan jauh lebih efektif meredam prasangka dibandingkan pernyataan pembelaan yang sifatnya normatif. Sikap defensif justru berisiko menumbuhkan kecurigaan baru di tengah masyarakat, seolah ada yang enggan diperiksa,” lanjut Rizwan.
Ia pun berpesan agar Bupati Abdya tidak perlu “baper” (bawa perasaan) dalam menghadapi evaluasi publik. Baginya, pemimpin yang percaya pada kinerjanya semestinya menyambut baik masukan dari masyarakat.
“Bupati tidak perlu baper. Cukup dengarkan, jawab dengan data, dan buktikan lewat kerja nyata. Rakyat Abdya tidak butuh pemimpin yang kebal kritik, mereka butuh pemimpin yang berani dan terbuka untuk dikoreksi,” pungkasnya.[red]
BLANGPIDIE | SNN – Kritik yang disampaikan mahasiswa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2026 terus berlanjut. Kali ini, mahasiswa Abdya, M. Rizwan, menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk pengawasan moral, bukan serangan pribadi terhadap Bupati Safaruddin.
Rizwan, mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry, mengungkapkan bahwa belakangan ini respons yang muncul dari lingkaran pemerintah daerah terhadap kritik anggaran cenderung defensif. Padahal, menurutnya, kritik adalah bagian wajar dalam demokrasi lokal.
“Kritik anggaran ini bukan upaya menjatuhkan sosok Bupati, melainkan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai generasi muda terhadap tanah kelahiran sendiri,” ujar M. Rizwan, Kamis (2/7/2026).
Rizwan menjelaskan, poin utama dari sorotan mahasiswa adalah efisiensi belanja daerah. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, publik berhak mempertanyakan mengapa belanja operasional pimpinan, perjalanan dinas, hingga proyek fisik di kompleks pendopo masih menjadi sorotan utama dibandingkan program yang menyentuh masyarakat luas.
“Persoalannya sederhana: apakah belanja daerah sudah mencerminkan kebutuhan rakyat? Jika memang slogan ‘Arah Baru Abdya Maju’ itu nyata, semestinya paling terlihat pada pos-pos anggaran yang langsung menyentuh masyarakat, bukan pada belanja seremonial pimpinan,” tegasnya.
Mahasiswa semester empat ini menambahkan, cara paling elegan bagi pemerintah daerah untuk menanggapi kritik bukanlah dengan bersikap defensif atau tersinggung, melainkan dengan transparansi. Ia mendesak pemerintah untuk membuka rincian realisasi APBK ke publik secara berkala.
“Data yang terbuka akan jauh lebih efektif meredam prasangka dibandingkan pernyataan pembelaan yang sifatnya normatif. Sikap defensif justru berisiko menumbuhkan kecurigaan baru di tengah masyarakat, seolah ada yang enggan diperiksa,” lanjut Rizwan.
Ia pun berpesan agar Bupati Abdya tidak perlu “baper” (bawa perasaan) dalam menghadapi evaluasi publik. Baginya, pemimpin yang percaya pada kinerjanya semestinya menyambut baik masukan dari masyarakat.
“Bupati tidak perlu baper. Cukup dengarkan, jawab dengan data, dan buktikan lewat kerja nyata. Rakyat Abdya tidak butuh pemimpin yang kebal kritik, mereka butuh pemimpin yang berani dan terbuka untuk dikoreksi,” pungkasnya.[red]
