Pencarian
BENER MERIAH | SNN – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh terus memperkuat sinergi dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, ke Kabupaten Bener Meriah, Selasa (7/7/2026).
Rombongan bertolak dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, menuju Bandara Rembele sebelum melanjutkan perjalanan ke Pendopo Bupati Bener Meriah.
Setibanya di Bener Meriah, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan disambut oleh Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bener Meriah.
Agenda dilanjutkan dengan Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah. Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membahas perkembangan terkini di wilayah terdampak dan menyusun langkah-langkah percepatan pemulihan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membahas berbagai upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penanganan jembatan dan infrastruktur lainnya yang terdampak bencana. Sinergi lintas pemerintahan diharapkan mampu mempercepat pemulihan akses masyarakat serta mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian di wilayah terdampak.
Usai rapat, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan rombongan meninjau langsung lokasi penanganan jembatan untuk memastikan progres pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat.[red]
BENER MERIAH | SNN – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh terus memperkuat sinergi dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, ke Kabupaten Bener Meriah, Selasa (7/7/2026).
Rombongan bertolak dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, menuju Bandara Rembele sebelum melanjutkan perjalanan ke Pendopo Bupati Bener Meriah.
Setibanya di Bener Meriah, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan disambut oleh Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bener Meriah.
Agenda dilanjutkan dengan Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah. Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membahas perkembangan terkini di wilayah terdampak dan menyusun langkah-langkah percepatan pemulihan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membahas berbagai upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penanganan jembatan dan infrastruktur lainnya yang terdampak bencana. Sinergi lintas pemerintahan diharapkan mampu mempercepat pemulihan akses masyarakat serta mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian di wilayah terdampak.
Usai rapat, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan rombongan meninjau langsung lokasi penanganan jembatan untuk memastikan progres pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat.[red]
