Lebih Luas dari Tsunami 2004: Pemulihan Bencana Aceh Tembus 50 Persen
Pencarian
BANDA ACEH | SNN — Data pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh mencapai titik kritis yang kerap terlewatkan oleh perhatian publik. Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, mengungkap fakta mengejutkan bahwa kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh justru lebih luas dibandingkan dampak tsunami 2004 silam.
Pernyataan itu disampaikan M Nasir saat menerima audiensi sekitar 15 mahasiswa dari berbagai kampus di Posko Penanggulangan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah Aceh.
Berdasarkan data terverifikasi yang dipaparkan dalam audiensi tersebut, kebutuhan penanganan perumahan pascabencana mencapai 395.873 unit rumah. Angka tersebut mencerminkan skala kerusakan yang masif, tersebar di puluhan kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
Hingga saat ini, pelaksanaan program penanganan dan pemulihan baru mencapai sekitar 50 persen dari total kebutuhan. Artinya, masih ada separuh perjalanan panjang yang harus ditempuh sebelum seluruh warga terdampak bisa kembali menempati hunian layak huni.
Program pemulihan tersebut berjalan dengan dukungan pendanaan dari APBA Reguler Tahun 2025 dan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, M Nasir mengakui bahwa besarnya tingkat kerusakan serta luasnya wilayah terdampak menyebabkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu serta dukungan pendanaan yang sangat besar.
Aceh saat ini masih berada pada masa transisi darurat menuju pemulihan, dengan batas waktu hingga 28 Juli 2026. Setelah periode tersebut berakhir, diharapkan seluruh proses telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara penuh.
Dalam pertemuan itu, M Nasir menekankan bahwa upaya penanganan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini bahkan lebih luas dibandingkan dampak tsunami tahun 2004. Karena itu, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan keterlibatan semua pihak,” ujar M Nasir.
Salah satu kendala utama dalam proses pemulihan adalah belum terealisasinya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat secara penuh. Pemerintah Aceh terus melakukan penyelarasan data agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 395.873 unit rumah yang teridentifikasi.
Turut mendampingi Sekda dalam audiensi tersebut para asisten Sekda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Juru Bicara Pemerintah Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait. Kehadiran pejabat lintas instansi itu menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap percepatan pemulihan.
Menyandarkan pada kompleksitas permasalahan tersebut, M Nasir berharap dukungan pemerintah pusat segera menyusul, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dituntaskan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
(Red)
Sumber: Kutaraja Pos
BANDA ACEH | SNN — Data pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh mencapai titik kritis yang kerap terlewatkan oleh perhatian publik. Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, mengungkap fakta mengejutkan bahwa kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh justru lebih luas dibandingkan dampak tsunami 2004 silam.
Pernyataan itu disampaikan M Nasir saat menerima audiensi sekitar 15 mahasiswa dari berbagai kampus di Posko Penanggulangan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah Aceh.
Berdasarkan data terverifikasi yang dipaparkan dalam audiensi tersebut, kebutuhan penanganan perumahan pascabencana mencapai 395.873 unit rumah. Angka tersebut mencerminkan skala kerusakan yang masif, tersebar di puluhan kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
Hingga saat ini, pelaksanaan program penanganan dan pemulihan baru mencapai sekitar 50 persen dari total kebutuhan. Artinya, masih ada separuh perjalanan panjang yang harus ditempuh sebelum seluruh warga terdampak bisa kembali menempati hunian layak huni.
Program pemulihan tersebut berjalan dengan dukungan pendanaan dari APBA Reguler Tahun 2025 dan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, M Nasir mengakui bahwa besarnya tingkat kerusakan serta luasnya wilayah terdampak menyebabkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu serta dukungan pendanaan yang sangat besar.
Aceh saat ini masih berada pada masa transisi darurat menuju pemulihan, dengan batas waktu hingga 28 Juli 2026. Setelah periode tersebut berakhir, diharapkan seluruh proses telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara penuh.
Dalam pertemuan itu, M Nasir menekankan bahwa upaya penanganan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini bahkan lebih luas dibandingkan dampak tsunami tahun 2004. Karena itu, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan keterlibatan semua pihak,” ujar M Nasir.
Salah satu kendala utama dalam proses pemulihan adalah belum terealisasinya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat secara penuh. Pemerintah Aceh terus melakukan penyelarasan data agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 395.873 unit rumah yang teridentifikasi.
Turut mendampingi Sekda dalam audiensi tersebut para asisten Sekda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Juru Bicara Pemerintah Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait. Kehadiran pejabat lintas instansi itu menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap percepatan pemulihan.
Menyandarkan pada kompleksitas permasalahan tersebut, M Nasir berharap dukungan pemerintah pusat segera menyusul, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dituntaskan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
(Red)
Sumber: Kutaraja Pos
