Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut: Potensi Migas di Baliknya
Pencarian
BANDA ACEH | SNN — Sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang kembali mencuat dalam pembahasan publik menyimpan rahasia besar di baliknya. Bukan sekadar persoalan batas wilayah administratif, keempat pulau tersebut diketahui memiliki potensi minyak dan gas bumi yang bernilai miliaran rupiah.
Konflik ini bermula ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Juni 2025 mengeluarkan keputusan yang menetapkan empat pulau lepas pantai Sumatra tersebut berada di bawah wilayah Sumatera Utara. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari Pemerintah Aceh dan masyarakat setempat yang merasa pulau-pulau itu telah menjadi bagian dari Aceh sejak ratusan tahun lalu.
Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil. Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memutuskan bahwa keempat pulau tersebut adalah milik Aceh, mengakhiri sengketa yang sempat memanas. Namun, Kompas dalam artikel terbarinya kembali menyoroti akar masalah sengketa ini, menandakan bahwa luka akibat konflik wilayah belum sepenuhnya sembuh.
Berdasarkan laporan, keempat pulau sengketa tersebut memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Hal inilah yang menjadikan konflik ini bukan sekadar perselisihan batas daerah, melainkan perebutan sumber daya energi strategis yang bisa mengubah peta ekonomi kedua provinsi.
Aceh sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil migas terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor migas terhadap pendapatan asli daerah Aceh sangat substansial. Karena itu, kehilangan empat pulau dengan potensi cadangan energi berarti kehilangan sumber pendapatan masa depan yang sangat besar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memberikan empat pulau kepada Sumatera Utara sempat menuai kritik tajam. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum dan pertimbangan geopolitis di balik keputusan tersebut. Tempo melaporkan bahwa Tito mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Aceh yang merasa kehormatan daerah mereka terlanggar.
The Jakarta Post dalam analisisnya menyebut sengketa ini sebagai pelanggaran terhadap martabat Aceh, menggambarkan betapa dalamnya emosi yang terlibat dalam konflik wilayah ini, terutama bagi provinsi yang memiliki sejarah panjang perjuangan otonomi.
Dengan kembalinya keempat pulau ke wilayah Aceh, provinsi ini kini memiliki peluang lebih besar untuk mengelola potensi migas secara mandiri. Pemerintah pusat telah memberikan peran yang lebih besar kepada Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas lepas pantai, sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah media nasional.
Sengketa empat pulau Aceh-Sumut adalah pengingat bahwa di balik setiap perselisihan batas wilayah, selalu ada kepentingan ekonomi yang menjadi taruhan utama. Bagi Aceh, kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari tantangan baru: mengelola potensi migas tersebut secara bertanggung jawab dan transparan demi kesejahteraan rakyat. (Red)
BANDA ACEH | SNN — Sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang kembali mencuat dalam pembahasan publik menyimpan rahasia besar di baliknya. Bukan sekadar persoalan batas wilayah administratif, keempat pulau tersebut diketahui memiliki potensi minyak dan gas bumi yang bernilai miliaran rupiah.
Konflik ini bermula ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Juni 2025 mengeluarkan keputusan yang menetapkan empat pulau lepas pantai Sumatra tersebut berada di bawah wilayah Sumatera Utara. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari Pemerintah Aceh dan masyarakat setempat yang merasa pulau-pulau itu telah menjadi bagian dari Aceh sejak ratusan tahun lalu.
Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil. Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memutuskan bahwa keempat pulau tersebut adalah milik Aceh, mengakhiri sengketa yang sempat memanas. Namun, Kompas dalam artikel terbarinya kembali menyoroti akar masalah sengketa ini, menandakan bahwa luka akibat konflik wilayah belum sepenuhnya sembuh.
Berdasarkan laporan, keempat pulau sengketa tersebut memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Hal inilah yang menjadikan konflik ini bukan sekadar perselisihan batas daerah, melainkan perebutan sumber daya energi strategis yang bisa mengubah peta ekonomi kedua provinsi.
Aceh sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil migas terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor migas terhadap pendapatan asli daerah Aceh sangat substansial. Karena itu, kehilangan empat pulau dengan potensi cadangan energi berarti kehilangan sumber pendapatan masa depan yang sangat besar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memberikan empat pulau kepada Sumatera Utara sempat menuai kritik tajam. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum dan pertimbangan geopolitis di balik keputusan tersebut. Tempo melaporkan bahwa Tito mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Aceh yang merasa kehormatan daerah mereka terlanggar.
The Jakarta Post dalam analisisnya menyebut sengketa ini sebagai pelanggaran terhadap martabat Aceh, menggambarkan betapa dalamnya emosi yang terlibat dalam konflik wilayah ini, terutama bagi provinsi yang memiliki sejarah panjang perjuangan otonomi.
Dengan kembalinya keempat pulau ke wilayah Aceh, provinsi ini kini memiliki peluang lebih besar untuk mengelola potensi migas secara mandiri. Pemerintah pusat telah memberikan peran yang lebih besar kepada Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas lepas pantai, sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah media nasional.
Sengketa empat pulau Aceh-Sumut adalah pengingat bahwa di balik setiap perselisihan batas wilayah, selalu ada kepentingan ekonomi yang menjadi taruhan utama. Bagi Aceh, kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari tantangan baru: mengelola potensi migas tersebut secara bertanggung jawab dan transparan demi kesejahteraan rakyat. (Red)
