Pencarian
MEULABOH | SNN — Universitas Teuku Umar (UTU) menjadi saksi bisu transisi kepemimpinan Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS). Dalam konsolidasi akbar yang dihadiri perwakilan tokoh dari enam kabupaten pesisir barat-selatan pada Rabu (17/6/2026), Kamarudin secara resmi terpilih dan diberikan mandat sebagai Ketua Umum KP3 ABAS yang baru.
Terpilihnya Kamarudin dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan setelah ketua sebelumnya berhalangan tetap (wafat). Menariknya, transisi ini terjadi tepat di tengah pusaran dinamika faksionalisme, menyusul munculnya deklarasi poros BARSELA di Banda Aceh yang digawangi oleh salah seorang tokoh Barsela yang merupakan mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI (Purn) Hafil Fuddin.
Secara eksklusif kepada sarannews.net, Kamarudin membeberkan arah dan strategi perjuangannya ke depan. Berbeda dengan pernyataan Sekretaris KP3 ABAS yang sebelumnya sempat mempertanyakan mandat BARSELA, Kamarudin justru mengambil langkah akomodatif dan tidak ingin memperuncing konflik internal.
“Bagi kita tidak ada masalah jika ada kekuatan yang baru untuk tujuan yang sama,” ungkap Kamarudin saat dimintai tanggapannya terkait manuver elite BARSELA di Banda Aceh, Rabu (17/6/2026) sore.
Pernyataan bernada sejuk ini memberikan sinyal bahwa pintu komunikasi antara poros Meulaboh dan poros Banda Aceh masih sangat terbuka, mengingat keduanya mengusung agenda tunggal: memisahkan diri dari provinsi induk demi percepatan pemerataan kesejahteraan.
Berpijak pada Mandat 2003 dan Strategi Ke Depan Terkait struktur dan pijakan legalitas komitenya, Kamarudin menegaskan bahwa kepengurusannya adalah estafet langsung dari perjuangan masa lalu.
“Strukturalnya tetap mengacu pada struktur lama yang diberi mandat pada tahun 2003. Artinya, tugas kami adalah melanjutkan perjuangan yang pernah dilakukan pengurus lama, dan melengkapi apa yang masih kurang,” jelasnya.
Namun, mengawal isu pemekaran di tengah kebijakan moratorium nasional bukanlah perkara mudah. Merespons hal tersebut, Kamarudin memaparkan strategi ganda yang akan ditempuhnya. Selain menggalang dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat di pesisir Samudera Hindia, pihaknya juga akan mengintensifkan lobi-lobi politik.
“Kita penuhi semua sesuai aturan. Kita tingkatkan pendekatan di tingkat pusat melalui tokoh-tokoh dan politisi nasional, untuk meyakinkan bahwa mempercepat kesejahteraan barat-selatan harus dilakukan dengan cara pemekaran,” terangnya.
Mengenai kelayakan Naskah Akademik dan dokumen usulan yang kerap menjadi syarat mutlak dari Kementerian Dalam Negeri Kamarudin mengakui pihaknya masih menggunakan basis dokumen terdahulu. “Dokumennya dilanjutkan berdasarkan yang lama, bagian-bagian yang tidak mungkin (relevan) itu yang akan diperbaiki,” imbuhnya.
Di sisi lain, saat disinggung mengenai transparansi dan pertanggungjawaban administratif maupun keuangan dari kepengurusan periode sebelumnya, Ketua KP3 ABAS yang baru ini menyatakan tidak ada proses transisi finansial.
“Untuk pertanggungjawaban keuangan dari pengurus lama tidak ada. Mungkin pengurus lama sudah mempertanggungjawabkannya langsung kepada para donatur terdahulu,” tutup Kamarudin.
Kini, bola panas pemekaran berada di tangan Kamarudin. Publik menanti apakah sikap lunaknya terhadap BARSELA akan berujung pada konsensus pembentukan satu delegasi bersama, serta bagaimana strategi nyatanya untuk meluluhkan “kunci ganda” Pemerintah Aceh dan DPRA agar mau memberikan rekomendasi otonomi baru tersebut.
“Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi sarannews.net telah melayangkan permohonan konfirmasi dan hak jawab secara resmi kepada elite poros BARSELA di Banda Aceh. Langkah konfirmasi ini ditempuh untuk meminta tanggapan langsung terkait pernyataan Ketua KP3 ABAS terpilih, sekaligus menakar sejauh mana kesediaan elite BARSELA menurunkan ego elektoral demi menyambut sinyal pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber). Saat ini, redaksi masih menunggu jawaban resmi dari pihak BARSELA dan akan segera memublikasikannya secara utuh sebagai bentuk komitmen kami terhadap prinsip jurnalisme yang berimbang (cover both sides).”.[red]
MEULABOH | SNN — Universitas Teuku Umar (UTU) menjadi saksi bisu transisi kepemimpinan Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS). Dalam konsolidasi akbar yang dihadiri perwakilan tokoh dari enam kabupaten pesisir barat-selatan pada Rabu (17/6/2026), Kamarudin secara resmi terpilih dan diberikan mandat sebagai Ketua Umum KP3 ABAS yang baru.
Terpilihnya Kamarudin dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan setelah ketua sebelumnya berhalangan tetap (wafat). Menariknya, transisi ini terjadi tepat di tengah pusaran dinamika faksionalisme, menyusul munculnya deklarasi poros BARSELA di Banda Aceh yang digawangi oleh salah seorang tokoh Barsela yang merupakan mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI (Purn) Hafil Fuddin.
Secara eksklusif kepada sarannews.net, Kamarudin membeberkan arah dan strategi perjuangannya ke depan. Berbeda dengan pernyataan Sekretaris KP3 ABAS yang sebelumnya sempat mempertanyakan mandat BARSELA, Kamarudin justru mengambil langkah akomodatif dan tidak ingin memperuncing konflik internal.
“Bagi kita tidak ada masalah jika ada kekuatan yang baru untuk tujuan yang sama,” ungkap Kamarudin saat dimintai tanggapannya terkait manuver elite BARSELA di Banda Aceh, Rabu (17/6/2026) sore.
Pernyataan bernada sejuk ini memberikan sinyal bahwa pintu komunikasi antara poros Meulaboh dan poros Banda Aceh masih sangat terbuka, mengingat keduanya mengusung agenda tunggal: memisahkan diri dari provinsi induk demi percepatan pemerataan kesejahteraan.
Berpijak pada Mandat 2003 dan Strategi Ke Depan Terkait struktur dan pijakan legalitas komitenya, Kamarudin menegaskan bahwa kepengurusannya adalah estafet langsung dari perjuangan masa lalu.
“Strukturalnya tetap mengacu pada struktur lama yang diberi mandat pada tahun 2003. Artinya, tugas kami adalah melanjutkan perjuangan yang pernah dilakukan pengurus lama, dan melengkapi apa yang masih kurang,” jelasnya.
Namun, mengawal isu pemekaran di tengah kebijakan moratorium nasional bukanlah perkara mudah. Merespons hal tersebut, Kamarudin memaparkan strategi ganda yang akan ditempuhnya. Selain menggalang dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat di pesisir Samudera Hindia, pihaknya juga akan mengintensifkan lobi-lobi politik.
“Kita penuhi semua sesuai aturan. Kita tingkatkan pendekatan di tingkat pusat melalui tokoh-tokoh dan politisi nasional, untuk meyakinkan bahwa mempercepat kesejahteraan barat-selatan harus dilakukan dengan cara pemekaran,” terangnya.
Mengenai kelayakan Naskah Akademik dan dokumen usulan yang kerap menjadi syarat mutlak dari Kementerian Dalam Negeri Kamarudin mengakui pihaknya masih menggunakan basis dokumen terdahulu. “Dokumennya dilanjutkan berdasarkan yang lama, bagian-bagian yang tidak mungkin (relevan) itu yang akan diperbaiki,” imbuhnya.
Di sisi lain, saat disinggung mengenai transparansi dan pertanggungjawaban administratif maupun keuangan dari kepengurusan periode sebelumnya, Ketua KP3 ABAS yang baru ini menyatakan tidak ada proses transisi finansial.
“Untuk pertanggungjawaban keuangan dari pengurus lama tidak ada. Mungkin pengurus lama sudah mempertanggungjawabkannya langsung kepada para donatur terdahulu,” tutup Kamarudin.
Kini, bola panas pemekaran berada di tangan Kamarudin. Publik menanti apakah sikap lunaknya terhadap BARSELA akan berujung pada konsensus pembentukan satu delegasi bersama, serta bagaimana strategi nyatanya untuk meluluhkan “kunci ganda” Pemerintah Aceh dan DPRA agar mau memberikan rekomendasi otonomi baru tersebut.
“Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi sarannews.net telah melayangkan permohonan konfirmasi dan hak jawab secara resmi kepada elite poros BARSELA di Banda Aceh. Langkah konfirmasi ini ditempuh untuk meminta tanggapan langsung terkait pernyataan Ketua KP3 ABAS terpilih, sekaligus menakar sejauh mana kesediaan elite BARSELA menurunkan ego elektoral demi menyambut sinyal pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber). Saat ini, redaksi masih menunggu jawaban resmi dari pihak BARSELA dan akan segera memublikasikannya secara utuh sebagai bentuk komitmen kami terhadap prinsip jurnalisme yang berimbang (cover both sides).”.[red]
